SAMARINDA – Sorotan tajam kembali diarahkan ke lemahnya pengawasan kendaraan berpelat luar daerah yang lalu-lalang di Kalimantan Timur. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai situasi tersebut mulai menunjukkan gejala kebocoran pendapatan daerah jika tidak segera diatasi.
Menurutnya, keberadaan ribuan kendaraan dari luar Kaltim, khususnya yang beroperasi di Balikpapan dinilai berpotensi mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber PAD strategis. Sementara itu, infrastruktur yang mereka gunakan tetap dibiayai APBD Kaltim.
Sabaruddin menyebut kondisi ini sebagai “alarm dini” bagi pemerintah daerah. Ia khawatir Kaltim akan mengulang pengalaman beberapa provinsi lain yang kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah akibat membiarkan kendaraan berpelat luar beroperasi bebas tanpa regulasi yang tegas.
“Kita tidak ingin Kaltim terlambat bereaksi. Kalau kendaraan setiap hari memakai jalan kita, tetapi pajaknya tercatat di provinsi lain, itu jelas merugikan,” tegasnya.
