Katasatu.co.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menilai program Gratispol membutuhkan pembenahan dari sisi data governance agar bantuan pendidikan yang dialokasikan pemerintah bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Ia menegaskan, besarnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan harus diimbangi dengan kualitas basis data yang akurat dan sistem pengelolaan digital yang terintegrasi.
Menurutnya, selama ini proses verifikasi penerima bantuan di sejumlah lembaga pendidikan masih mengandalkan mekanisme manual yang rawan perlambatan, kekeliruan, dan keterulangan pendataan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.
“Kalau kita ingin Gratispol benar-benar memberi dampak maksimal, maka yang harus dibenahi pertama adalah standarisasi datanya. Pemerintah perlu membangun sistem satu data penerima bantuan supaya tidak ada lagi persoalan tumpang tindih,” ujarnya, Jumat (27/11/2025).
