SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai sistem dukungan pemerintah terhadap pengawas madrasah masih jauh dari standar pelayanan pendidikan. Temuan itu muncul setelah dewan menerima laporan langsung dari para pengawas Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim mengenai beratnya beban kerja yang tidak sebanding dengan fasilitas maupun insentif yang tersedia.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut persoalan yang mereka temui bukan sekadar soal tunjangan, tetapi menyangkut kesenjangan struktural antara pengawas di bawah Kemenag dan pengawas di Dinas Pendidikan. Menurutnya, perbedaan perlakuan ini berdampak pada efektivitas pengawasan mutu pendidikan.
“Kita melihat ada ketidakseimbangan yang cukup mencolok. Pengawas madrasah memegang mandat besar, tetapi dukungannya minim. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
