SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa diskusi mengenai arah demokrasi daerah tidak boleh terjebak pada perdebatan teknis sistem pemilihan kepala daerah saja. Menurutnya, yang lebih mendesak adalah memastikan setiap mekanisme politik baik pemilihan langsung maupun perwakilan memberikan stabilitas, efisiensi, dan kualitas kepemimpinan yang lebih baik bagi daerah.
Hasanuddin menyampaikan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap praktik demokrasi lokal selama dua dekade terakhir. Ia menilai, sejumlah persoalan seperti tingginya biaya kontestasi, ketimpangan akses politik, serta maraknya praktik transaksional perlu mendapat perhatian serius sebelum negara memutuskan arah sistem pemilihan.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim tidak ingin diskursus publik terjebak pada dikotomi “langsung atau tidak langsung”. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah mekanisme yang paling mampu menghasilkan kepala daerah yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan biaya politik yang sudah terlanjur besar.
