SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud kembali menegaskan perlunya pemerintah menyesuaikan desain pemilihan kepala daerah dengan kemampuan fiskal negara dan daerah. Menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dilihat dalam konteks rasionalisasi anggaran politik yang setiap tahun semakin membebani penyelenggara maupun peserta pemilu.
Hasanuddin menilai bahwa ongkos demokrasi yang terus meningkat tidak hanya menjadi tantangan bagi daerah, tetapi juga memengaruhi kinerja pemerintahan setelah pemilihan.
“Beban pembiayaan Pilkada langsung itu sangat besar, baik dari APBD maupun APBN. Ketika ada opsi yang lebih sederhana, tentu patut kita pertimbangkan,” ujarnya.
