SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memperkuat sistem pengawasan internal sebagai langkah menjaga marwah lembaga legislatif. Penegasan ini disampaikan seiring meningkatnya atensi publik terhadap perilaku anggota dewan dalam menyampaikan pendapat di ruang terbuka.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyebut bahwa pihaknya kini tengah menata kembali pola kerja pengawasan etik agar lebih responsif dan terstruktur. Menurutnya, dinamika sosial yang cepat membuat lembaga pengawas internal harus memastikan setiap anggota dewan memahami batasan etik dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital.
“Perubahan situasi sekarang jauh lebih cepat. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh mekanisme pengawasan berjalan lebih adaptif dan kuat,” ujarnya, Rabu (25/11/2025).
Subandi menjelaskan bahwa langkah pembenahan dilakukan tidak hanya untuk menangani aduan yang masuk, tetapi juga untuk memperkuat pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Ia menilai edukasi internal mengenai etika jabatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kegaduhan publik.
