“Kaltim adalah daerah yang tumbuh dari keberagaman. Itu harus tercermin dalam setiap tindakan dan ucapan wakil rakyat,” ujarnya.
BK DPRD Kaltim, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi antarlembaga untuk memastikan aturan etik dapat ditegakkan secara konsisten. Subandi meyakini bahwa pengawasan yang transparan dan prosedural merupakan kunci untuk mempertahankan integritas lembaga.
“Kami ingin memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Itu tanggung jawab kami sebagai pengawas etik dewan,” tutupnya.
