BKPSDM Palopo Sosialisasikan Perubahan e-LHKPN di KPK

PALOPO — BKPSDM Kota Palopo gelar sosialisasi perubahan peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, diruang Pola Kantor Wali Kota, Kamis (10/9/2020).

Sosialisasi itu, mambahas tata cara pendaftaran elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN).

Bacaan Lainnya

Kepala BKPSDM dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan virtual yang diadakan sebelumnya.

“Aturan dari KPK, perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan, agar dapat terlaksana lebih efisien dan efektif,” kata Farid Kasim Judas.

Lanjut, Kota Palopo pada presentase pelaporan tahun 2019 mencapai 99 persen, dimana sudah dilaporkan dan menyisahkan satu orang yang belum melaporkan.

Regulasi peraturan tersebut, menegaskan tentang waktu penyampaian tata cara pendaftaran wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan.

“Itu dihitung sejak pengangkatan pertama atau berakhirnya masa jabatan, atau pengangkatan kembali pasca pensiun bagi penyelenggara negara,” imbuhnya.

Lebih jauh, apabila hasi verifikasi LHKPN dinyatakan belum lengkap, maka KPK akan mengirimkan pemberitahuan melalui aplikasi E-LHKPN.

“Disitu akan diminta segera melakukan perbaikan, jika tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan diundang langsung tim KPK,” ujar FKJ sapaan akrab Kepala BKPSDM itu.

Sementara itu, menurut Wali Kota HM Judas Amir, kegiatan ini merupakan tolak ukur bagi KPK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan.

“Jangan ada yang anggap sepele hal ini karena ini adalah hal yang serius jadi saya minta keseriusannya untuk ikut,” tegasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi, Sekda, Firmanza DP, dan segenap pimpinan perangkat daerah dan undangan lainnya. (Rls/Ft)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.