KUBAR – DPRD Kutai Barat mendorong pemerintah daerah mengambil sikap netral dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Kampung Geleo Asa di Barong Tongkok dan Kampung Muara Benangaq di Melak.
Anggota DPRD, Adrianus, menyampaikan, polemik ini muncul dari keluhan warga Geleo Asa saat reses, dan saat ini menjadi perhatian Pemkab Kutai Barat.
“Penanganan masalah batas ini sudah dialihkan ke Pemkab. Harapannya bisa diselesaikan secara adil dan tepat,” kata Adrianus.
Menurut Adrianus, dalam menentukan tapal batas, pemerintah harus memperhatikan batas historis yang diwariskan oleh lembaga adat sebelum terbentuknya pemerintahan kampung. Hal ini penting agar keputusan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Batas kampung sudah ada secara adat, sebelum ada pemerintah. Itu yang harus menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.
Selain itu, kedua kampung perlu diajak berdiskusi untuk memberikan pandangan terkait penetapan titik batas. Warga Geleo Asa berharap DPRD dapat mengawal proses ini, bukan berpihak pada salah satu pihak, tetapi memastikan pemerintah tetap berada di posisi tengah. (*)
