Kutai Barat — Serapan APBD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) 2025 masih rendah hingga awal Triwulan IV. Kondisi ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi II DPRD Kubar, Adrianus, yang menilai rendahnya realisasi anggaran disebabkan lemahnya kinerja sejumlah OPD.
Menurutnya, beberapa OPD mendapat anggaran besar, namun tak mampu menyerapnya secara optimal.
“OPD harus bisa menakar kemampuan SDM yang ada. Jika tak sanggup, sebaiknya dialihkan ke OPD lain yang siap menyerap,” ujar Adrianus, Jumat (24/10/2025).
DPRD berencana menggelar rapat koordinasi bersama OPD untuk mengevaluasi serapan anggaran di triwulan terakhir. Adrianus juga meminta kepala OPD lebih berani mengambil keputusan agar kegiatan tak tertunda.
“Ketakutan berlebihan sering membuat proyek tak berjalan. Padahal kalau sesuai aturan, tak akan bermasalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, OPD harus mampu menerjemahkan visi-misi bupati ke dalam program konkret. Bupati pun disebut telah menginstruksikan agar seluruh OPD mempercepat realisasi belanja dan menekan potensi SiLPA.
“Idealnya tak ada SiLPA, karena anggaran sudah punya peruntukan. SiLPA muncul karena OPD tidak mampu merealisasikan,” ujarnya.
Adrianus mengungkapkan, SiLPA tahun 2024 mencapai Rp1,5 triliun, yang kini menjadi beban dalam penyerapan APBD Perubahan 2025. Karena itu, ia menilai perlu langkah cepat dan pembenahan sistem di tingkat OPD.
“Anggaran menumpuk dari tahun ke tahun membuat serapan makin berat di akhir tahun. Harus ada terobosan agar tidak berulang,” pungkas politisi Partai Demokrat itu. (*)
