Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi (Cicu), menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian.
Pernyataan tersebut disampaikan Cicu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan non-ASN dari berbagai kabupaten/kota yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Selasa (14/10/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo, Wakil Ketua Komisi A Mizar Roem, serta perwakilan dari BKN Provinsi Sulsel dan BKAD Pemprov Sulsel.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan penting dibahas, mulai dari status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga non-ASN, pemutusan hubungan kerja honorer, hingga permasalahan pendataan yang belum terinput dalam sistem BKN.
Selain itu, DPRD Sulsel juga menyoroti rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2025 yang digulirkan oleh pemerintah pusat, yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap tenaga kesehatan di daerah.
Salah satu perwakilan tenaga kesehatan asal Luwu Utara, Andi Astrini, menyampaikan kekecewaannya karena banyak nakes di daerahnya tidak terdata dalam sistem BKN.
“Aturannya, yang sudah ikut tes CPNS tidak bisa ikut PPPK lagi. Tapi faktanya ada yang diluluskan di tahap kedua, sementara kami yang di Puskesmas yang langsung melayani masyarakat justru tidak lulus,” ungkap Astrini.
Ia berharap DPRD Sulsel dapat menyuarakan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat.
