Dukung Pemulihan Ekonomi Sosial, Wali Kota Palopo Ikuti Rakor Virtual Mendagri

PALOPO — Gubernur, Bupati dan Wali Kota ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan realisasi anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) guna mendukung pemulihan ekonomi sosial.

Rakor via virtual tersebut, diikuti pula Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, didampingi Kepaa BPKAD H Samil Ilyas dirumah jabatan “Saokotae” senin (10/8/2020).

Bacaan Lainnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan realisasi anggaran sangat di perlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi sosial.

Dipaparkan Mendagri, persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia TA 2020.

“Rata-rata untuk provinsi 47,55 persen. Khusus Sulawesi Selatan mencapai 55,0 persen. Sedangkan persentase realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2020, Sulsel menempati posisi 50,52 persen,” katanya.

Kendala rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah dijelaskan Mendagri yakni soal pungutan potensi pajak dan retribusi kurang optimal dipicu dampak Covid-19.

“Selain itu, Pemerintah daerah terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensiyang dimiliki,” yukas mantan Kapolri itu.

Serta terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari Covid-19.

Sementara ntuk permasalahan rendahnya realisasi belanja, Kepala Dearah diminta berhati-hati melakukan belanja, dengan memperhatikan Cashflow pendapatan.”
Kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berlimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer,” papar Tito.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyampaikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, diberikan dukungan anggaran kepada Pemda dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di APBN 2020 sebesar Rp27 Triliun.

Secara persentase, realisasi penyaluran Transfer Ke Dana Desa (TKDD) per tanggal 7 Agustus 2020 (61,1%) lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2019.

Kenaikan tertinggi terjadi pada Dana Desa sebagai hasil kebijakan penyaluran Dana Desa secara langsung ke RKD. (Rls/Ft)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.