Ia menekankan perlunya strategi terpadu yang melibatkan gubernur, DPRD, dan tim teknis dalam membangun komunikasi rutin dengan kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, dan lembaga terkait lainnya. Dengan proses yang sistematis, daerah bisa memperjuangkan kepentingannya secara berkelanjutan, bukan sporadis.
“Kalau hubungan dialognya dibangun secara struktur dan bukan reaktif, posisi tawar daerah menjadi lebih kuat. Kaltim ini menyumbang signifikan ke pendapatan negara, jadi harus ada skema yang adil dalam redistribusinya,” kata legislator tersebut.
Firnadi juga menilai, evaluasi menyeluruh terhadap komponen pendapatan daerah penting dilakukan untuk mengurangi risiko fiskal. Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diversifikasi ekonomi, dan efektivitas belanja harus berjalan paralel dengan upaya penguatan hubungan keuangan pusat–daerah.
