Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan semata soal penghematan belanja negara. Lebih dari itu, biaya politik yang tinggi di level kandidat berpotensi menciptakan tekanan terhadap kepala daerah terpilih. Menurutnya, praktik politik uang yang selama ini sulit diberantas sering kali merupakan konsekuensi dari sistem kontestasi yang sangat mahal.
“Kalau biaya politik bisa ditekan, maka ruang untuk praktik-praktik seperti itu ikut menurun,” katanya.
Hasanuddin juga menyoroti pandangan sebagian publik yang menganggap pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi peran masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga sah yang dibentuk melalui suara rakyat, sehingga mekanisme perwakilan tetap menjamin unsur legitimasi publik.
