SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemprov memperkuat tata kelola program pembiayaan pendidikan agar penyalurannya benar-benar adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat. Dorongan ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa implementasi sejumlah program pendidikan masih membutuhkan penyempurnaan pada aspek pemerataan dan akuntabilitas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai bahwa setiap kebijakan pendidikan harus dirancang dan dijalankan dengan mempertimbangkan seluruh lapisan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, ekosistem pendidikan Kaltim tidak hanya bertumpu pada PTN, tetapi juga pada PTS yang selama ini menampung jumlah mahasiswa yang tidak sedikit.
“Kita ingin memastikan bahwa dukungan pemerintah tidak berat sebelah. Seluruh lembaga pendidikan harus mendapatkan perlakuan yang setara,” ujarnya.
Makmur menegaskan bahwa orientasi utama kebijakan beasiswa bukan pada realisasi anggaran, tetapi pada kebermanfaatan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ia meminta agar Pemprov memberi ruang yang sama bagi mahasiswa dari berbagai kampus tanpa melihat status institusi.
