“Kalau kita mau pendapatan daerah naik, pelayanan publik juga harus berubah. Buat sistem yang cepat dan bersih, maka orang tidak ragu mengurus balik nama,” jelasnya.
Menurutnya, strategi jemput bola layak diterapkan untuk kendaraan perusahaan yang operasinya masif di Kaltim. Pemerintah bisa menawarkan skema layanan cepat atau insentif administratif agar kepatuhan meningkat.
Kendati demikian, ia berharap pemerintah daerah tidak menunggu masalah menjadi lebih besar sebelum bertindak.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah. Kalau dibiarkan, kerugiannya akan jauh lebih besar dari yang kita kira,” pungkasnya.
