Sementara, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa regulasi ini telah resmi disetujui dan diputuskan sebagai Perda terbaru. Ia mengingatkan bahwa Kemendagri tinggal melakukan fasilitasi sebelum aturan itu berlaku penuh.
“Begitu Kemendagri menyatakan ok, maka Perda ini langsung jalan. Tidak ada alasan menunda implementasi,” tegas Hasanuddin.
Dengan aturan baru ini, DPRD memberi pesan terang kepada pemerintah bahwa sudah tidak ada ruang untuk pembiaran. Pendidikan Kaltim harus ditata ulang secara menyeluruh atau pemerintah akan kembali dikritik akibat mandeknya pemerataan layanan.
