MAKASSAR – Walhi Sulsel bersama Greenpeace, BEM Hukum Unhas dan Enviromental Law Forum menggelar diskusi publik secara luring di Aula Harifin A Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada kamis (11/8).
Diskusi Publik ini mengusung tema “Melindungi Kehidupan Nelayan dan Perempuan Spermonde dari Ancaman Tambang Pasir Laut dan Dampak Perubahan Iklim”, dengan menghadirkan Sitti Masniah Jabir (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan), Rijal Idrus (Puslit Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin), Maskun (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), dan Slamet Riadi (Walhi Sulsel).
Dalam sesi pemaparan materi, Slamet Riadi selaku Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel menyampaikan kondisi terkini masyarakat pulau kodingareng yang mana telah terjadi perubahan drastis bagi kehidupan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng.
“Dua tahun pasca penambangan pasir laut, nelayan sudah banyak meninggalkan pulaunya karena pendapatan semakin menurun, sementara utang semakin meningkat. Ini terjadi karena perubahan ekosistem wilayah tangkap nelayan yang semakin hari semakin terdegradasi pasca tambang. Jika ini terus berlanjut, maka nelayan Pulau Kodingareng akan kehilangan identitasnya sebagai seorang nelayan”, ungkapnya.
