Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD, Alfri Jamil, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendengarkan penjelasan terkait serapan anggaran KPU dan Bawaslu selama tahapan Pilkada 2024, sekaligus menguatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Pj Sekda Kota Palopo yang juga Ketua TAPD, Ilham Hamid, memaparkan rincian alokasi anggaran Pilkada 2024 yang totalnya mencapai Rp35,8 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp23 miliar dialokasikan untuk KPU, Rp8 miliar untuk Bawaslu, Rp4 miliar untuk Polri, Rp800 juta untuk TNI, dan Rp409.750.000 untuk penanganan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Untuk anggaran PSU yang disiapkan, totalnya sebesar Rp10.506.567.000, yang terdiri dari Rp2 miliar untuk Polri, Rp400 juta untuk TNI, dan Rp200 juta untuk Bawaslu,” terang Ilham.
Menjelang akhir rapat, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani (CSM), meminta penjelasan lebih lanjut terkait anggaran untuk kegiatan launching maskot Pilkada Palopo berupa burung “Alo”, serta alokasi dana untuk pelaksanaan debat kandidat dan biaya perjalanan dinas.
