“Anggaran sudah kami siapkan dan akan disalurkan ke OPD masing-masing. Untuk penerbitan NIP, BKN Pusat dijadwalkan mengeluarkannya pada Juni 2025,” tambahnya.
Ketua DPRD Palopo mengimbau tenaga honorer agar tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status mereka. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Keputusan ini bukan sepenuhnya di tangan kami. Jadi saya meminta tenaga honorer untuk bersabar sambil menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait status tenaga honorer,” pungkasnya. (*)
