Selama tiga kali masa reses pada 2025, DPRD Kaltim menerima dominasi keluhan yang berkutat pada akses jalan, jembatan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Menurut Yenni, pola aspirasi yang sama di hampir semua daerah menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah penyangga dan pedalaman.
Ia menyebut bahwa temuan lapangan dari tiga putaran reses tersebut kini menjadi bahan penting dalam pengambilan keputusan strategis DPRD, khususnya menjelang finalisasi APBD 2026.
“Intinya masyarakat ingin layanan publik yang lebih kuat dan ekonomi daerah yang bergerak lebih cepat. Itu yang paling banyak disampaikan,” katanya.
