Pertamini Menjamur, Disdag Palopo : Itu Ilegal dan Resikonya Bisa Terjadi Kebakaran

PALOPO — Pertamini menjamur di Kota Palopo yang menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium mengundang pertanyaan, apakah beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang ataukah ilegal.

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, badan usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Izin usaha tersebut antara lain, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

Pada Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di jelaskan bahwa, Setiap orang yang melakukan:

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dibaca 961

Bacaan Lainnya

• Kejagung Ungkap Sembilang Tersangka dan Total Kerugian Negara Pada Perkara Pertamina
• Bersama Polri dan Kejaksaan, BPH Migas Imbau Laporkan Penyalahgunaan BBM Subsidi
• Unismu Palopo Gelar Pra Kondisi Tuntut BPH Migas di Copot Dari Jabatan