BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat upaya pencegahan keracunan makanan dengan mendorong sertifikasi laik hygiene dan sanitasi bagi seluruh dapur pengolahan makanan di wilayahnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, menyampaikan bahwa langkah antisipatif ini telah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum mencuatnya kasus keracunan massal di beberapa daerah lain.
“Balikpapan telah melakukan rapat monitoring dan evaluasi bersama Tim Manajemen Bencana Gizi (MBG) dan perwakilan dari Sekretariat Negara. Hasil evaluasi menunjukkan kondisi keamanan pangan di Balikpapan masih terjaga,” ujarnya.
Menurut Andi, Dinas Kesehatan Balikpapan telah menerapkan kebijakan wajib sertifikasi bagi dapur pengolahan makanan untuk menjamin standar sanitasi dan keamanan pangan. Aturan ini menjadi pedoman penting dalam setiap penyediaan konsumsi massal.
Terkait pengawasan, Pemkot juga terus menjalin koordinasi antara tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dinas Kesehatan, meskipun terdapat tantangan teknis seperti waktu pengolahan makanan yang kerap berlangsung pada malam hari.
“Kami sedang mengkaji mekanisme terbaik agar tetap ada petugas yang memantau, termasuk kemungkinan penambahan tenaga di bidang gizi dan sanitasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemkot tengah menyiapkan tiga lahan baru sebagai bagian dari perluasan fasilitas pendukung program keamanan pangan. Saat ini, empat kecamatan sudah menjalankan program ini, Balikpapan Utara sedang dalam proses, sementara Balikpapan Barat menjadi satu-satunya kecamatan yang belum memulai.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh wilayah memiliki sistem pengawasan pangan yang memadai dan sesuai standar kesehatan,” tutup Andi.
