KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kini mengemban amanah baru. Ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029.
Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025. Tanpa voting dan tanpa perdebatan panjang, para gubernur sepakat memberi kepercayaan kepada Rudy untuk memimpin wadah para kepala daerah provinsi itu.
“Alhamdulillah, kemarin saya diminta secara aklamasi untuk menjadi Ketua APPSI. Saat ini kami tengah menyiapkan tim formatur,” ujar Rudy kepada awak media.
Rudy menegaskan, posisi yang baru disandangnya bukan sekadar simbol atau jabatan kehormatan. Ia berkomitmen menjadikan APPSI sebagai wadah strategis untuk menyuarakan kepentingan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi.
“APPSI harus hadir dan aktif memperjuangkan pemerataan pembangunan. Ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan nyata yang belum terselesaikan,” tegasnya.
Menurut Rudy, karakteristik setiap provinsi di Indonesia sangat beragam — baik dari sisi geografis, jumlah penduduk, maupun potensi sumber daya alam. Karena itu, kebijakan nasional tidak bisa disamaratakan.
“Setiap daerah punya keunikan sendiri. Ada provinsi kepulauan, ada yang luas tapi penduduknya jarang, ada pula yang menjadi penghasil sumber daya alam. Semua ini perlu pendekatan kebijakan yang adil dan kontekstual,” jelasnya.
Rudy secara khusus menyoroti daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua, yang menurutnya belum memperoleh porsi pembangunan seimbang dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
“Selama ini, daerah penghasil hanya menjadi pelaksana kebijakan, bukan bagian dari proses penyusunan. Ke depan, kami ingin APPSI memperjuangkan agar provinsi ikut duduk dalam perumusan kebijakan nasional, termasuk penyusunan APBN,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menilai penting bagi kepala daerah untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami tidak ingin daerah hanya menikmati hasil dari kebijakan fiskal. Sudah saatnya kami ikut berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan, agar manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Rudy menegaskan perlunya perubahan paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, provinsi tidak seharusnya hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan yang sudah jadi.
“Pemerintah daerah harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan penyusunan kebijakan nasional. Kita tidak hanya menerima hasil, tapi ikut menentukan arah pembangunan,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan barunya di APPSI, Rudy berharap kolaborasi antarprovinsi bisa semakin kuat, dan suara daerah semakin diperhitungkan dalam pembangunan nasional.
“APPSI harus menjadi jembatan yang menghubungkan pusat dan daerah, agar pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)
