KUTIM — Kualitas jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Fahrul Agus, menyebut infrastruktur jaringan di wilayah tersebut baru menjangkau layanan 2G hingga 4G. Kondisi ini jauh di bawah Samarinda sebagai ibu kota provinsi yang sudah menikmati jaringan lebih cepat.
“Di Sangatta, jaringan 4G masih bisa diakses. Tapi kalau sudah keluar dari kota, sinyalnya turun lagi,” ungkap Dosen Informatika itu usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kutim kepada Katakaltim (grup Katasatu.co.id), Senin (3/11/2025), di Sangatta.
Fahrul menyebut kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan digital antarwilayah. Di saat Kutim masih bertahan di jaringan 4G, beberapa daerah lain di Kaltim bahkan sudah menjajal 5G.
“Di luar negeri atau kota besar seperti Depok sudah masuk 6G. Jadi memang ada jarak yang cukup lebar, antara 4G ke 5G, bahkan ke 6G,” jelasnya.
Ia berharap penyusunan masterplan TIK yang tengah dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi langkah awal dalam pemerataan akses digital bagi seluruh masyarakat Kutim.
“Kalau jaringan sudah bagus, banyak hal bisa dilakukan secara daring, misalnya pembuatan KTP online, promosi produk UMKM, hingga pengenalan desa. Semua itu bergantung pada kualitas koneksi,” paparnya.
Namun menurutnya, keterbatasan jaringan ini tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga melibatkan investasi pihak swasta.
“Biasanya pemerintah bekerja sama dengan penyedia jaringan seperti Telkom, XL, atau Indosat. Karena ini investasi, perusahaan tentu melihat potensi keuntungan dari jumlah pengguna,” terangnya.
Jika jumlah pengguna di suatu wilayah sedikit, lanjutnya, perusahaan hanya akan memasang jaringan berbasis radio yang kualitasnya tidak stabil. “Kalau begitu, jangankan 4G, 3G pun sulit,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, mengakui bahwa daerahnya selama ini belum memiliki dasar yang kuat dalam pembangunan infrastruktur TIK.
“Penyusunan masterplan ini baru pertama kali dilakukan. Selama ini pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, ada anggaran lalu dibelanjakan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ronny berharap adanya masterplan ini dapat membantu pemerintah daerah mengelola anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Dengan adanya panduan yang jelas, kita tidak lagi sekadar menghabiskan uang. Semua pembangunan bisa direncanakan dengan baik,” tutupnya. (*)
