KALTIM — Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kinerja positif pada Triwulan III tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp218,19 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat Rp149,27 triliun.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa ekonomi Kaltim tumbuh 4,26 persen (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja positif dari sebagian besar lapangan usaha,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).
Tiga sektor mencatat laju pertumbuhan tertinggi, yakni Industri Pengolahan yang melonjak 13,96 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,97 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 12,32 persen.
Meski begitu, ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang menjadi penopang utama ekonomi Kaltim turun tipis 0,22 persen. Sementara itu, Konstruksi melemah 1,40 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi anjlok cukup dalam, yakni 6,13 persen.
Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Kaltim meningkat 0,88 persen dibanding Triwulan II-2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,90 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah menjadi komponen paling dominan dengan kenaikan 15,95 persen.
Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Kaltim sepanjang Triwulan I hingga III-2025 tumbuh 4,35 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Di tingkat regional, perekonomian Pulau Kalimantan juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 4,70 persen (y-on-y). Kaltim masih menjadi penyumbang terbesar terhadap total nilai tambah di kawasan ini, yakni mencapai 45,61 persen.
Adapun provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan adalah Kalimantan Tengah (5,36 persen), disusul Kalimantan Barat (5,31 persen), Kalimantan Selatan (5,19 persen), Kalimantan Utara (4,61 persen), dan Kalimantan Timur (4,26 persen). (*)
