KUTAI TIMUR — Sekretaris Daerah Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, memastikan akan memperjuangkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, tunjangan yang diberikan berdasarkan kinerja dan kedisiplinan.
Rizali menilai TPP memiliki peran penting dalam mendorong perputaran ekonomi, termasuk di Sangatta. Menurutnya, jika tunjangan ini berkurang, daya beli ASN menurun dan efeknya terasa langsung di masyarakat.
“Kalau TPP turun, belanja ASN otomatis berkurang. Dampaknya ekonomi masyarakat juga melemah, utang tidak tertunaikan, dan transaksi jadi stagnan,” kata Rizali saat ditemui di Sangatta, 7 November 2025.
TPP termasuk dalam belanja pegawai APBD, yang diatur maksimal 30 persen dari total belanja sesuai Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Meski APBD Kutim diproyeksikan turun drastis pada 2026, dari Rp9,89 triliun menjadi Rp4,86 triliun, Rizali menegaskan komitmennya untuk menjaga TPP agar tetap stabil.
“Kalau ada penyesuaian, kami pastikan tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Sebagai catatan, data BKPSDM Kutim menunjukkan rasio ASN terhadap jumlah penduduk adalah 1:36, atau sekitar 12.844 ASN dari total 456.333 penduduk Kutim. (*)
