SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan peringatan keras terhadap melemahnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lonjakan kebutuhan belanja sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara dinilai tidak sebanding dengan turunnya penerimaan daerah untuk tahun anggaran 2026.
Anggota Fraksi PKB Abdurrahman KA memaparkan bahwa penurunan drastis pendapatan dari pusat, khususnya Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil, merupakan sinyal bahwa Kaltim harus menata kembali strategi fiskal secara menyeluruh. Dengan proyeksi APBD yang stagnan di angka Rp15,15 triliun, ruang belanja Pemerprov disebut makin terbatas.
PKB menyoroti ketimpangan antara belanja operasional dan pembangunan. Alokasi belanja modal yang hanya berkisar Rp1,6 triliun dinilai tidak cukup untuk mempercepat kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Abdurrahman menyebut hal ini sebagai indikasi bahwa pola penganggaran lama sudah tidak cocok dengan tantangan fiskal hari ini.
