SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh terus membiarkan ketimpangan pembangunan di wilayah pedalaman, khususnya Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Infrastruktur dasar yang masih jauh dari memadai dinilai menjadi faktor utama yang menghambat pelayanan publik, mobilitas warga, hingga perkembangan ekonomi lokal.
Alih-alih menyoroti kembali daftar keluhan teknis yang berulang setiap tahun, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengangkat persoalan ini dari sudut yang lebih mendasar: ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, dua kabupaten tersebut telah terlalu lama menanggung posisi sebagai “penonton” dalam peta pembangunan Kaltim, padahal justru menjadi penopang aktivitas warga dan jalur transportasi penting di pedalaman.
“Pemerataan pembangunan itu bukan jargon. Ini soal keadilan wilayah. Kubar dan Mahulu butuh perhatian setara karena infrastruktur di sana menentukan kualitas hidup masyarakat,” katanya, Jumat (5/12/2025).
