Meski demikian, aksi walk out tiga fraksi membuat rapat paripurna kehilangan kuorum. Pimpinan sidang akhirnya menunda agenda penyerahan RPJMD hingga waktu yang belum ditentukan.
Kondisi ini memicu kekecewaan publik. Pasalnya, rapat yang dibiayai dari uang rakyat justru gagal menghasilkan keputusan, hanya karena persoalan kehadiran wali kota yang secara regulasi tidak bersifat wajib.
