Adri Fadli juga menekankan bahwa gerakan ini merupakan peringatan bagi penegak hukum agar tidak main-main dalam menangani kasus korupsi.
Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap lambannya proses hukum yang berjalan, sehingga membuat banyak kasus korupsi tidak jelas penyelesaiannya.
Adapun beberapa kasus yang diserahkan kepada kejaksaan negeri palopo untuk ditindaklanjuti meliputi:
1. Penyimpangan Honorarium kader DPPKB.
2. Program SERIBU KANDANG (Ayam) dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar, tetapi bermasalah dan nihil hasil.
3. Proyek Jalan Lingkar Barat dengan anggaran Rp 5 miliar yang mangkrak dan berdampak pada lingkungan.
4. Keripik Zaro dengan anggaran Rp 5,5 miliar yang tidak jelas hasilnya.
5. Mesin Produksi Minyak BOKA seharga Rp 3,5 miliar yang tidak berfungsi.
6. Sekolah Pelaut dengan dana sekitar Rp 6 miliar yang belum jelas kelanjutannya.
7. Pelatihan Pengembangan Usaha (Khilan) dengan anggaran sekitar Rp 700 juta yang tidak memberikan hasil.
8. Pembangunan Taman KIRAB yang anggarannya mencapai hampir Rp 2 miliar.
