KATASATU.co.id — Memenuhi amanat Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir
Hal ini disampaikan Bupati Luwu Basmin Mattayang saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2022 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di Aula Kantor BPK Sulsel, Jalan A. P. Pettarani, Makassar, Jumat 17 Maret 2023.
” Menyerahkan langsung berkas LKPD Unaudited tersebut kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan LKPD Unaudited TA 2022,” ujar Basmin
“Dengan ucapan Bismillahi Rahmanir Rahim, LKPD Unaudited Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2022 kami serahkan kepada Kepala BPK dan berharap tahun ini Pemerintahan Kabupaten Luwu kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambahnya
