Ia juga menegaskan, bahwa jika pihak manajemen PT. MII tidak segera mempekerjakan kembali 10 orang pekerjanya yang dilarang masuk ke area PT. MII setelah membentuk serikat di perusahaan milik pengusaha asing asal Negeri Sakura (Jepang) tersebut, maka mereka akan melaporkan pihak manajemen PT. MII kepada aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
“Jika dalam waktu dekat pihak manajemen PT. Maruki Internasional Indonesia, tidak segera mempekerjakan kembali sepuluh orang anggota kami yang dilarang masuk bekerja. Maka kami akan melaporkan upaya union busting tersebut, kepada aparat penegak hukum,” tegas Said dengan suara bergema di atas mobil komando saat berorasi.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris PWK KSN MATAJENE, Aditya Aji bahwa jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi oleh pihak manajemen PT. MII, maka selain melaporkan dugaan tindak pidana penghalang-halangan buruh berserikat kepada pihak Polda Sulsel, mereka juga akan bersurat kepada sejumlah pihak terkait dan menggelar aksi unjukrasa di Kantor Konsuler Jepang yang berada di Kota Makassar dan aksi di Kantor Duta Besar Jepang di Jakarta.
“Jika sepuluh orang anggota kami tidak segera dipekerjakan kembali, maka kami akan melaporkan pihak manajemen PT. Maruki Internasional Indonesia ke Polda Sulsel atas dugaan penghalang-halangan buruh untuk berserikat atau pemberangusan serikat,” sebut Aditya.
“Kami juga akan bersurat kepada Konsuler Jepang di Makassar, dan kepada Duta Besar Jepang di Indonesia. Dan juga akan menggelar aksi unjukrasa pada kedua kantor tersebut. Pimpinan Nasional KSN di Jakarta, telah melakukan konsolidasi dengan seluruh Federasi Serikat Anggota KSN di Jabodetabek untuk menggelar aksi unjukrasa di Kedubes Jepang yang berada di Jakarta, jika kasus ini tidak segera di selesaikan,” tambahnya.
