Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan dimana hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangan KKPR
b. persetujuan lingkungan dan detail tata ruang RDTR
c. percepat penertibannya.
Terkait tata ruang Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Inovasi dan terobosan geografi information sistem tata ruang gistaru diantaranya RTR online, RDTR interaktif, RTR Builder, konsultasi publik online dan protaru.
Pelayanan Pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu biaya dan transparansi pelayanan.
Presiden RI telah menyerahkan sertifikat retribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik Pertanahan sebanyak 124.120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota,” demikian isi sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dibacakan oleh Bupati Luwu Basmin Mattayang.
