“Seluruh proses ada pada pemerintah kota. Provinsi menunggu arahan jika suatu saat aset itu dialihkan,” ujar Kabid Bina Marga, Hariadi Purwatmoko.
Komisi I berharap pemerintah kota segera menyampaikan kejelasan agar tidak menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat yang menunggu hak mereka selama puluhan tahun.(Adv)
Lebih jauh, Ananda menilai penanganan stunting harus dilihat…
“Kerukunan sosial itu modal dasar. Demokrasi tidak bisa…
Ia menegaskan, optimalisasi PAD bukan semata urusan angka,…
Perhatian Ekti juga tertuju pada para atlet muda…
“Kalau ada yang tidak sesuai, harus dibongkar dan…
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi sebaik apa…
