Didamping itu, Rudi Bambang Wijanarko menjelaskan jika elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, bisa menjadi salah satu jalan untuk membantu Pemda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, sehingga fiskal daerah dapat lebih mandiri.
“Dari kami sendiri, berbagai studi telah kami lakukan terkait digitalisasi ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara maupun daerah. Analisis empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemda dengan transaksi digital, utamanya pemanfaatan Qris terbesar memiliki kemandirian daerah dalam pertumbuhan pajak yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palopo, menerangkan rencana kerja implementasi ETPD Kota Palopo tahun 2023.
Firmanza DP mengungkapkan, jika TP2DD, dibentuk melalui Keputusan Walikota Palopo, Nomor 159/III/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Palopo, tanggal 3 Maret 2021.
