SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menekankan perlunya peningkatan kapasitas administrasi di sejumlah kabupaten/kota agar tidak terus-menerus tertinggal dalam penyerapan bantuan keuangan provinsi. Hal ini menyusul temuan bahwa sebagian daerah kerap gagal mendapatkan alokasi yang seharusnya bukan karena ketidakadilan kebijakan, melainkan akibat lemahnya kesiapan dokumen dan pengisian sistem anggaran.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa bottleneck terbesar bukan berada pada proses di Pemprov, tetapi di level daerah yang belum optimal mengoperasikan SIPD maupun SIPKD. Ia menegaskan bahwa aturan teknis dari pemerintah pusat tidak bisa dinegosiasikan.
“Kalau salah input, atau tidak mengajukan sama sekali, otomatis tidak bisa diproses. Itu yang membuat beberapa daerah tertinggal,” jelasnya, Kamis (4/12/2025).
