Katasatu.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah berbeda dalam menyikapi turunnya kapasitas fiskal daerah akibat kebijakan nasional terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Alih-alih hanya fokus pada persoalan pemangkasan, lembaga legislatif ini kini menekankan strategi penguatan manajemen keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan stabil.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menuturkan bahwa perubahan skema DBH secara nasional menyebabkan ruang fiskal setiap daerah menyempit. Namun, menurutnya, situasi ini harus direspons bukan hanya dengan protes, tetapi dengan menata ulang prioritas belanja dan memperkuat efisiensi birokrasi.
“Setiap daerah sekarang dihadapkan pada persaingan memperebutkan ruang fiskal yang makin ketat. Kita tidak bisa hanya mengeluhkan pemangkasan. Yang penting adalah bagaimana daerah tetap bergerak dengan kondisi yang ada,” ungkapnya, Rabu (25/11/2025).
Hasanuddin menegaskan DPRD telah mendorong Pemprov Kaltim untuk memperluas sumber-sumber pendapatan lain yang lebih stabil, tanpa bertumpu hanya pada transfer pusat. Mulai dari penguatan PAD, penataan sistem retribusi, hingga optimalisasi aset dinilai menjadi langkah konkret yang harus segera dipercepat.
