“Kaltim punya potensi besar di sektor jasa, kepelabuhanan, hingga pengelolaan aset. Kalau semua dimaksimalkan, ketergantungan kita terhadap transfer pusat bisa berkurang,” katanya.
Menurutnya, pembahasan intens bersama Gubernur Kaltim juga terus dilakukan, khususnya untuk memastikan setiap program pembangunan diarahkan pada kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia menyebut percepatan transformasi tata kelola anggaran menjadi kunci agar guncangan fiskal tidak menunda agenda pembangunan.
“Kami di DPRD mendorong supaya belanja diarahkan pada program prioritas. Seremonial dikurangi, efisiensi diperkuat. Ini bukan soal memangkas aktivitas, tapi menempatkan anggaran pada hal yang benar-benar penting,” tegas Hasanuddin.
Termasuk dalam hal perjalanan dinas dan rapat-rapat, Hasanuddin menuturkan DPRD dan Pemprov kini menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat. Rapat diprioritaskan di kantor pemerintahan, sementara kegiatan di luar kota hanya dilakukan bila memiliki urgensi pengawasan atau kerja sama daerah.
