“Kunjungan kerja bukan hal yang bisa dihapus, sebab itu bagian dari tugas representasi. Tapi sekarang semua lebih terukur. Yang bisa dilakukan di Samarinda, ya harus dilakukan di Samarinda,” jelasnya.
Hasanuddin juga menilai posisi Gubernur Kaltim sebagai Ketua APPSI merupakan modal penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di forum nasional. Ia berharap komunikasi antargubernur dapat membuka ruang evaluasi atas kebijakan fiskal yang memberatkan daerah.
“Apapun kebijakan pusat, daerah wajib menyampaikan suara bersama. Kita berharap ada kebijakan yang lebih proporsional ke depan,” pungkasnya.
