Menurut Yenni, problem utama dari polemik ini adalah minimnya koordinasi antarfraksi saat Komisi I menyusun keputusan akhir seleksi. Fraksi PKB merasa tidak memperoleh ruang untuk memberikan masukan, meski salah satu kadernya memimpin Komisi I. Ketidakterlibatan ini, kata Yenni, menimbulkan kesan bahwa proses tidak sepenuhnya berjalan transparan.
DPRD Kaltim menilai kejadian tersebut menjadi alarm penting agar seluruh proses pemilihan lembaga independen daerah mengedepankan prosedur yang inklusif. Tanpa mekanisme kolektif, setiap keputusan berisiko menimbulkan gesekan politik yang merugikan lembaga. Yenni menekankan bahwa penguatan tata kelola internal DPRD jauh lebih penting dibanding memperdebatkan siapa yang lolos atau tidak.
“Jika semua pihak dilibatkan sejak awal, polemik seperti ini tidak akan melebar,” katanya.
