SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur melayangkan kritik keras terhadap pola distribusi anggaran pendidikan yang dianggap menutup mata terhadap realita di pelosok.
Terlebih, Pemerintah Provinsi didesak segera menerapkan kebijakan anggaran afirmasi berupa subsidi penuh bagi sekolah di kawasan Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) serta wilayah perkebunan sawit, karena menyamaratakan alokasi anggaran dengan sekolah perkotaan dinilai sebagai bentuk ketidakadilan birokrasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa sekolah di wilayah terpencil tidak bisa terus-menerus dipaksa bertahan dengan skema anggaran rutin yang ala kadarnya.
