Syarifatul menyoroti bahwa beberapa penyimpangan yang ditemukan di lapangan umumnya terjadi karena tidak adanya kejelasan batas penggunaan dana. Ia menjelaskan, tanpa SOP terukur, program sebesar apa pun rentan diselewengkan atau dipakai untuk kegiatan di luar mandat pembangunan tingkat RT. Karena itu, DPRD meminta Pemkab Kutim menegaskan kembali ruang lingkup penggunaan anggaran.
Dibanding daerah lain, Kutai Timur dinilai sudah cukup progresif dalam memberikan dukungan fiskal kepada RT. Namun tanpa sistem monitoring yang kuat, keunggulan tersebut justru bisa berubah menjadi masalah baru. Syarifatul menegaskan pentingnya evaluasi rutin agar pemerintah daerah mengetahui apakah intervensi di tingkat bawah benar-benar menyelesaikan persoalan warga.
Ia juga menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban harus menjadi instrumen utama, bukan formalitas administratif. Evaluasi berkala disebut penting untuk menilai apakah pembangunan di tingkat RT sesuai target dan apakah kebijakan dana besar ini benar-benar berdampak.
