“PLN harus transparan soal data PPJ. Masyarakat berhak tahu berapa sebenarnya penerimaan yang masuk ke daerah,” ujar Elisabeth.
Pernyataan serupa disampaikan anggota DPRD Palopo dari Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani. Ia menilai PLN kerap menutup diri dalam rapat-rapat sebelumnya.
“Sudah dua kali kita rapat, tapi PLN tidak pernah terbuka menyampaikan data PPJ secara benar. Kami ingin PLN jujur menyebut angka yang disetor ke Pemkot Palopo,” tegas CSM.
Sementara itu, Kepala Bapenda Palopo, Andi Agus Mandasini, menegaskan pihaknya telah mengelola pendapatan secara transparan. Saat ini Bapenda tengah menyiapkan sistem host to host agar data antarinstansi dapat terhubung langsung sesuai arahan Wali Kota.
Perwakilan APM, Isnul Ar Rida, juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Ia mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
