Sementara pada sisi belanja, ditetapkan sebesar Rp1,027 triliun, turun Rp13,83 miliar (1,33 persen) dari target APBD pokok 2025 sebesar Rp1,040 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan program prioritas daerah.
Pada penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp10,98 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,94 miliar. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto Rp8,03 miliar yang digunakan untuk menutup defisit perubahan APBD. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 hasil audit BPK, sedangkan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi pembayaran pokok utang Pasar Besar.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Naili Trisal menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pelaksanaan anggaran.
“Saya mengingatkan seluruh perangkat daerah agar dalam melaksanakan perubahan APBD 2025 tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Mari kita wujudkan tema pembangunan Kota Palopo, yakni Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Kualitas Layanan,” pungkasnya.
