SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menilai persoalan ketimpangan penyerapan bantuan keuangan antar daerah bukan semata karena kelemahan administrasi kabupaten/kota, tetapi juga akibat lemahnya sistem pembinaan di tingkat provinsi. Menurut DPRD, Pemprov Kaltim belum memiliki model pendampingan yang seragam sehingga daerah kecil kerap tertinggal dalam penguasaan sistem penatausahaan anggaran.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai Pemprov, khususnya Bappeda, perlu melakukan reformulasi pola pembinaan teknis. Ia menyoroti bahwa selama ini banyak daerah harus berkali-kali melakukan perbaikan karena tidak mendapatkan panduan yang memadai.
“Jangan sampai pembangunan tersendat hanya karena daerah tidak tahu harus mulai dari mana,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
