DPRD melihat problem ini semakin krusial karena Kaltim kini menjadi penyangga utama wilayah Ibu Kota Nusantara. Ketidaksiapan administrasi di sejumlah daerah dinilai bisa menghambat percepatan pembangunan kawasan penyangga, termasuk pemerataan infrastruktur dasar. Karena itu, DPRD meminta Pemprov memiliki peta jalan pembinaan yang berjenjang, bukan sekadar menunggu kabupaten/kota menyetor dokumen.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemetaan kapasitas tiap daerah penting untuk memastikan intervensi yang tepat. Beberapa daerah kecil, menurutnya, butuh pendampingan yang lebih intensif agar tidak terus gagal memenuhi syarat administrasi.
“Kasihan daerahnya. Mereka butuh bantuan, tapi tidak bisa diproses karena sejak awal tidak diarahkan dengan benar,” katanya.
