DTU yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami pengurangan signifikan tahun 2026 mendatang, seiring dengan kebijakan fiskal nasional yang lebih ketat. Pemkab Kutim pun melakukan revisi terhadap rencana anggaran belanja, termasuk melakukan efisiensi di berbagai sektor.
Meski begitu, Noviari Noor menegaskan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat tetap menjadi fokus utama.
“Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci. Kami juga sedang mengkaji optimalisasi pendapatan daerah dan potensi kerja sama dengan sektor swasta,” tambahnya.
