Hasanuddin menilai Pemprov Kaltim wajib mengarahkan belanja secara fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama komponen pendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi pondasi. Di luar itu, penguatan ekonomi terutama UMKM harus diperhatikan agar masyarakat bisa bertahan di tengah tekanan fiskal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pembatasan ruang fiskal bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. Justru dalam situasi pendapatan yang melemah, pemerintah harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat terukur bagi warga.
