Ketua Komisi A, Aris Munandar, turut mengingatkan Dinsos agar pendataan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran.
“Dalam setiap reses, saya sering menerima keluhan dari warga yang merasa tidak tersentuh bantuan PKH dan BPNT. Oleh karena itu, kami meminta Dinsos untuk memastikan pendataan calon penerima bantuan dilakukan secara valid agar benar-benar menyasar warga yang membutuhkan,” tegas Aris Munandar.
Dengan adanya rapat ini, DPRD Palopo berharap Dinsos dapat meningkatkan efektivitas program sosial dan melakukan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Kota Palopo.
